gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tak akan ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan untuk pengawasan lebih gampang. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan adalah salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris pada sana, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak ingin mengganggu proses peluncuran yang segera diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan oleh karenanya pihak pemprov dki jakarta tidak perlu khawatir.
ada pilihan peraturan yang sudah diperbaharui makanya dapat menjalankan peluang supaya kita merevisi apa tatacara supaya merumuskan surat di atas tersebut, tutur mahendra.
mahendra melanjutkan bahwa peraturan dan berubah setelah itu pasti mau disesuaikan melalui peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal untuk merupakan penanggungjawab, ujarnya.